Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Sosok Hary Tanoesoedibjo, Pengusaha Media yang Ajak Istri dan 5 Anaknya Daftar Caleg 2024

image-gnews
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Perindo mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Perindo mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama konglomerat sekaligus pengusaha media Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini mengajak keluarganya untuk mendaftar sebagai calon legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Tak tanggung-tanggung, anggota keluarga taipan ini mendaftar di tujuh daerah pemilihan atau dapil yang berbeda. Hal ini berdasarkan data daftar calon sementara caleg yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui situs resminya.

Hary Tanoesoedibjo akan mendaftar sebagai caleg untuk Dapil Banten III. Sedangkan, istrinya, Liliana Tanoesoedibjo, maju pada Dapil DKI Jakarta II.

Anak pertama Hary Tanoe, Angela Tanoesoedibjo mendaftar pada Dapil Jawa Timur I. Putri keduanya, Valencia Tanoesoedibjo akan maju untuk mewakili Dapil DKI Jakarta III. Sementara, anak ketiganya Jessica Tanoesoedibjo mendaftar pada Dapil Nusa tenggara Timur II.

Selain itu, anak keempat Hary Tanoesoedibjo, Clarissa Tanoesoedibjo pun ikut mencalonkan diri sebagai caleg untuk mewakili Dapil Jawa Barat I. Sedangkan, anak bungsunya, Warren Tanoesoedibjo maju sebagai caleg mewakili Dapil Jawa Tengah I.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil Hary Tanoesoedibjo yang mengajak anggota keluarganya untuk nyaleg di 2024 tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.


Profil Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo adalah putra Ahmad Tanoesoedibjo sekaligus anak bungsu dari tiga bersaudara. Dia merupakan pria asal Surabaya yang lahir pada 26 September 1965. Laki-laki yang akrab disapa Hary Tanoe ini menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMAK St. Louis, sebelum meraih gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Carleton, Kanada pada 1988. Setelah itu, dia kembali melanjutkan pendidikannya untuk mengejar gelar Master of Business Administration pada 1989 di Universitas Ottawa.

Saat tengah berkuliah di tingkat pascasarjana ini, Hary Tanoe (HT) mulai terjun ke dunia bisnis dengan mengambil alih sejumlah saham perusahaan milik Presiden Soeharto, yakni PT Bimantara Citra Tbk. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Global Mediacom Tbk. Melalui perusahaan inilah, HT memulai bisnisnya di bidang media penyiaran dan telekomunikasi.

Selanjutnya: Melalui PT Global Mediacom dan PT Bhakti Investama ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perludem Catat Caleg Nomor Urut 2 Paling Banyak Ajukan Sengketa Pileg ke MK

1 jam lalu

Sejumlah kuasa hukum pemohon mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang hari ini merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang meliputi memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Catat Caleg Nomor Urut 2 Paling Banyak Ajukan Sengketa Pileg ke MK

Perludem mengidentifikasi perkara sengketa pileg di MK berdasarkan nomor urut caleg. Ada 49 perkara dengan caleg nomor urut 2 sebagai pemohon.


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

4 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

4 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.